RUU Penyiaran Mulai Dibahas DPR RI.

DPR RI mulai hari ini 23 September 2013 membahas RUU Tentang Penyiaran sebagai revisi UU No 32 tahun 2002 . Ketua altKomisi I DPR RI Mahfud Siddiq seperti dikutip Jurnal Parlemen menyatakan pembahasan RUU Penyiaran ini termasuk berat sebab terdapat lebih dari 800 Daftar Inventarisasi Masalah ( DIM ) .

Dari ratusan Daftar Inventarisasi Masalah itu ada sebagian yang memiliki pandangan yang sama antara DPR dan Pemerintah , ada juga yang berbeda , ada yang harus direvisi dan ada yang tetap dipertahankan . Dalam kaitan dengan pembahasan RUU Penyiaran itu Pemerintah dalam hal ini Menteri Kominfo Tifatul Sembiring hari ini ( 23/9 ) menyampaikan pandangan Pemerintah terhadap pembahasan RUU Penyiaran itu dihadapan Komisi I DPR RI . Berikut kuitipan informasi dari Jurnal Parlemen : Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengatakan pemerintah mendukung pembahasan dan penyelesaian RUU Penyiaran bersama DPR, sebagai upaya perbaikan regulasi penyiaran dalam negeri, agar lebih baik lagi dari saat ini. Dengan demikian, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui tayangan media penyiaran dengan program-program berkualitas yang mendidik, bisa tercapai.

Saat Rapat Kerja dengan Komisi I, Senin (23/9), Tifatul mengatakan, pemerintah sependapat dengan DPR bahwa pembentukan RUU Penyiaran dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang komprehensif dalam penyelenggaraan penyiaraan di Indonesia. "Karena itu, pemerintah berpandangan serta menyarankan dalam pembahasan RUU ini nantinya kita senantiasa berpegang pada UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, antara lain UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," ujarnya.

Lebih lanjut Tifatul mengatakan, pembahasan RUU penyiaran ini hendaknya juga memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sejumlah pasal dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, seperti putusan MK No 06 Tahun 2009 yang mengatur mengenai larangan penayangan iklan rokok di televisi dan putusan MK No 78 Tahun 2011 mengenai pengaturan permodalan kepemilikan asing, pemusatan kepemilikan, dan kepemilikan silang.

"Pemerintah berpandangan bahwa perubahan yang diusulkan dalam RUU Penyiaran ini harus berorientasi pada perbaikan yang berbasis efisiensi dan efekvifitas, juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan keberlangsungan penyelenggaraan penyiaraan. Dan, penyelenggaraan penyiaraan yang sesuai dengan jati diri dan identitas bangsa," tuturnya.

Menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan,  perubahan terhadap UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tentunya harus selaras dengan misi bersama, dalam menjaga keutuhan NKRI , meningkatkan pertumbuhan industri penyiaran, memperluas akses masyarakat terhadap informasi, dan meningkatkan peranan penyiaran dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengawasan isi siaran.

Tifatul mengatakan, RUU Penyiaran harus tetap menjaga atas keberagaman isi, keberagaman kepemilikan media, yang menjadi filosofi lahirnya UU No 32 Tahun 2002. "Pemerintah dalam kesempatan ini usulkan, dalam penyelenggaraan penyiaran bahwa penyiaran semestinya diselenggarakan dalam sistem penyiaran nasionalnya. Di mana spektrum frekuensi radio dikuaasi oleh negara dan dikelola oleh pemerintah," ujarnya.

Sistem penyiaran nasional, tambah Tifatul, diselenggarakan dengan sistem penyiaran lokal, sistem stasiun jaringan, dan penyiaran nasional. Sementara, jasa penyiaran secara umum terdiri dari jasa penyiaran radio, dan jasa penyiaran televisi. Masing-msing jenis jasa penyiaran tersebut diselenggarakan oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran komunitas serta lembaga penyiaran berbayar. "Penyelenggaraan tersebut dengan memperhatikan dengan memperhatikan perkembangan teknologi," tandasnya.


6

Komentar (0)

Feed

Tulis Komentar

kecil | besar

busy
Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply