Catatan Tentang Lambatnya Pencairan Honorarium Sipem RRI.

Anggaran operasional Siaran dan Pemberitaan  LPP RRI sekarang semakin meningkat . Selain untuk meningkatkan kualitas siaran dan pemberitaan juga altdiharapkan menopang kesejahteraan karyawan sesuai dengan kinerjanya . Namun persoalannya sering muncul keluhan karena keterlambatan pembayaran uang lelah atau honorarium . Sampai hari ini melalui jejaring sosial face book masih muncul keluhan tentang keterlambatan itu . Dewas sejak lama mengancam agar Direksi memberi sanksi terhadap keterlambatan itu . Salah seorang Kepsta RRI yang terkenal dengan sikapnya melalui kelompok 10 beberapa tahun lalu bersuara tentang masalah ini . Nurhanuddin AR adalah Kepsta yang berani mengkritisi bukan saja tentang internal stasiunnya , tetapi juga mengkritisi para elit RRI di Jakarta . Berikut komentarnya tentang keterlambatan uang lelah siaran dan pemberitaan :

Jangan ditegur tapi minimal diberi Sanksi Demosi atau di pecat....Keterlambatan bahkan tidak sampainya  honor sipem kepada para karyawan sesuai informasi dari teman2 di daerah yg kadang menelpon sy menanyakan  bagaimana dgn di Bogor sy jawab apa adanya managment RRI Bogor bersama karyawan bersepakat membayar setiap ada kegiatan dgn prinsip cair sebelum keringat kering....lalu mereka mengatakan kepada sy kadang Uang cair dari Bendahara atas Perintah Kasatker tetapi mendet alias raif ditingkat Kasi atau Kabid...salah seorang pengelola keuangan di suatu Stasiun melaporkan bahwa dia merasa berdosa karena sdh 3 tahun dipekerjakan sbg tenaga administrasi di seksi operasional disuruh kasinya membuat laporan penyaluran atau daftar honor tetapi tidak sesuai dengan yg sebenarnya... dia mengaku Uang Tupoksi diterima utuh dari Bandahara hanya potong pajak tiap bulan mencapai 20-25 juta tp yang diberikan kekaryawan paling tingggi mencapai 10-15 juta....Dengan demikian teguran dewas untuk Kasatker masalah keterlambatan sudah betul tetapi hrs dilihat scr jernih...klu pejabat dibawahnya yang bermasalah maka untuk membantu kasatker direksi harus memberi sanksi kepada kasi yang nakal atau pejabat siapapun yang mempermainkan hak karyawan,...dan melakukan pemotongan tanpa penjelasan dan persetujuan dari seluruh pejabat struktural dan karyawan dan dipertanggungjawabkan peruntukannya secara jujur,, transparan dan akuntable..

Itulah tulisan Nurhanuddin AR Kepsta RRI Bogor di situs Infosketsa.com .

Komentar (0)

Feed

Tulis Komentar

kecil | besar

busy
Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply