Harumnya Nama RRI Perbatasan . Tapi Kesejahteraannya ?.
Yang paling laku " dijual " oleh para petinggi RRI sekarang adalah
keberadaan RRI di pulau terluar dan perbatasan , baik Stasiun Baru
maupun Studio 
Produksi . Tetapi kondisi RRI di perbatasan belum
sebanding dengan citra yang mendongkrak nama para petinggi RRI . "
Memprihatinkan ".
Di banyak kesempatan Dirut LPP RRI R.Niken Widiastuti dengan bangga memamerkan RRI sudah merambah wilayah itu sebagai sabuk pengaman informasi .Keberadaan RRI di beranda negara itu tidak saja dipromosikan kepada Komisi I DPR RI , tetapi juga kepada unsur Pemerintah bahkan kalangan penyiaran Asia-Pasifik sebagai suatu kebanggan tersendiri .
Salah satu berita yang dimuat Tempo.com bahwa LPP RRI terus menjangkau pulau-pulau terluar salah satu bentuk menjaga keamanan informasi . " Pertahanan negara dibidang Informasi tidak kalah pentingnya dengan darat atau laut " kata Dirut RRI Niken Widiastuti di acara Konferensi Radio Asia 2012 di Jakarta senin 7 Mei 2012 . Tempo.com menulis selain untuk pertahanan negara , RRI juga menjangkau daerah tersebut sebagai captive market mereka . Dengan demikian lanjut media on line itu RRI tidak khawatir akan kehilangan pendengar di tengah persaingan dengan media lain .
Begitu pentingnya RRI di pulau terluar dan perbatasan sehingga selalu menjadi bahan yang tidak habis-habisnya untuk " dijual " kepada pihak-pihak yang memikii kekuasaan baik legeslatif maupun eksekutif dan kalangan internasional untuk memperkuat citra RRI . Tetapi begitu besarkah perhatian dan kebijakan manajemen LPP RRI terhadap stasiun baru RRI dan studio Produksi RRI di pulau terluar dan daerah perbatasan ?.
Sampai hari ini para karyawan
RRI di perbatasan tidak mendapat insentif sebagai penghargaan atas
pengabdian mereka di daerah terluar dan perbatasan. Contoh kongkrit
gaji para PBPNS di Entikong ,Atambua , Nunukan , Malinau dan lain-lain
tidak ada beda dengan PBPNS yang bekerja di kota-kota di Pulau Jawa .
Demikian pula dengan fasilitas yang tersedia , sangat memprihatinkan .
Sebuah sepeda motor untuk sebuah studio produksi yang namanya mencuat "
dijual " untuk nilai tawar menggolkan anggaran . Apakah RRI tidak
memiliki uang yang cukup untuk menangani RRI perbatasan ?. Jawabannya
RRI memiliki banyak uang . Buktinya di Jakarta para petinggi RRI
disediakan mobil mewah seperti Purtuner dan Pajero sport yang harganya
rata-rata Rp 400 juta . Anggaran untuk perjalanan Dinas bagi para
petinggi untuk menyaksikan gelar budaya , green radio dan acara-acara
seremonial lainnya tersedia . Hal itu memunculkan pertanyaan mengapa
RRI di Perbatasan yang justru membawa nama baik para petinggi justru
dinomor duakan ?.
Kasus RRI Batam , RRI Singkil Aceh , RRI
Boven Digoel ,RRI Nunukan dan RRI Malinau beberapa waktu lalu bisa
menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut . Yang paling baru adalah
kasus rusaknya STL RRI Batam yang menganggu siaran ,
STL yang harganya relatif murah lama sekali proses penggantian dengan STL baru , padahal
ada 4 petinggi RRI berkunjung ke Batam setelah rusaknya STL itu . Yang
dipakai justru STL bekas , pinjaman dari RRI Pekanbaru .
Apapun alasannya STL bekas tidak akan sebaik STL baru sehingga muncul keluhan dari dalam sendiri . Salah seorang pejabat struktural mengkritisi sendiri suara Pro 1 RRI Batam yang tidak jernih . Auto kritik dari seorang pejabat struktural RRI Batam memperlihatkan ada masalah internal disana. Tetapi mungkin Jakarta kurang memantau sampai sejauh itu . IS mendapat kiriman pesan singkat tentang persoalan yang terjadi di RRI Batam , bukan dari Staf tetapi dari Pejabat struktural .
RRI Aceh Singkil , menyisakan kisah karyawannya yang 3 sampai 4 bulan tidak menerima gaji . Walaupun gaji mereka sekarang sudah dibayar tetapi sangat terlambat . Keluhan karyawan RRI Singkil tidak menyebabkan para petinggi tersentuh . Gaji karyawan RRI Singkil waktu itu masih menjadi tanggung jawab Kantor Pusat sebab RRI Singkil tahun 2011 belum menerima DIPA . Yang menyedihkan talangan gaji karyawan kontrak itu diperoleh dari pihak ketiga .
RRI Boven Digoel juga pernah mengalami keterlambatan pembayaran gaji karyawannya selama beberapa bulan , padahal keberadaan RRI disana sebagai promosi besar buat RRI . Keterlambatan gaji itu justru terjadi pada saat Direksi periode 2010-2015 . Dir Keuangan Anhar Ahmad menjawab IS , masalah gaji karyawan RRI Boven Digoel sedang diatasi , tetapi dua bulan setelah ucapan itu baru gaji terbayar .
Karyawan RRI Nunukan justru mengeluh setelah SP RRI itu dinaikkan statusnya menjadi Stasiun Penyiaran yang baru . Karyawan berharap kesejahteraan mereka akan lebih besar sebab statusnya sudah naik . Yang dikeluhkan honor berita disana hanya Rp 1250 per item. Ini dibenarkan karyawan lainnya .
Keluhan
juga muncul dari kalangan karyawan RRI di perbatasan , sebab diduga
terjadi praktek mengumpulkan dana seving untuk kepentingan diluar
kegiatan operasional pada salah satu RRI perbatasan . Besarannya juga
tidak tanggung-tanggung 30 % dari Honorarium acara siaran dan
pemberitaan .Jika honorarium dipotong 30 % , maka yang mereka terima hanya 65 % sebab masih ada potongan PPH 15 % .
Belum lagi RRI Sendawar yang pernah menghadapi persoalan dengan Bupati Kubar karena tersinggung dengan iklan layanan masyarakat . RRI Sendawar yang dibanggakan harus meminjam tempat di TVRI agar bisa tetap siaran di Sendawar , jika tidak maka RRI yang masih SP ini harus pindah ke lokasi baru sekitar 20 Km dari Sendawar , padahal disana kesulitan listrik . Kasus RRI Sendawar ini segera diselesaikan oleh Kepsta RRI Samarinda menggunakan anggaran sendiri . Sementara Kantor Pusat seperti terkesan membiarkan RRI Samarinda menguras anggarannya untuk menyelesaikan kasus RRI Sendawar . Tetapi apa yang dilakukan Kepsta RRI Samarinda itu tidak mendapat reward .
Kondisi ini banyak dialami Kepsta lain . Direksi kurang melirik Kinerja
dan komitmen dari para Kepsta senior . Mereka jalan ditempat ,
sementara Kepsta yang dekat dengan Petinggi justru mendapat
keistimewaan , kata salah seorang Kepsta . " Itu tidak adil mas " Kata
salah seorang Kepsta Senior kepada IS . Jika hal - hal seperti itu
tidak diubah oleh Petinggi RRI , maka kinerja RRI di daerah cendrung
akan menurun .
Itu baru berupa kasus-kasus yang diinformasikan karyawan RRI bersangkutan kepada infosketsa.com . Bagaimana fasilitas transportasi , pemancar, studio dan lain-lain . Fasilitas transfortasi pada umumnya masih berupa sepeda motor untuk berbagai kegiatan liputan , cari iklan , koordinasi dan lain-lain. Satu sepeda motor untuk satu RRI di perbatasan .
Karyawan mulai kritis terhadap kebijakan Direksi
terhadap RRI di perbatasan . Kalau selama ini RRI di perbatasan telah
memperkuat daya tawar petinggi RRI terhadap pihak terkait seperti
Komisi I DPR RI , dan Pemerintah . Pengaruhnya keberadaan RRI
Perbatasan sangat besar , terlihat dari anggaran RRI yang terus
meningkat , bahkan dipercaya sebagai Bagian Anggaran ( BA ) sendiri .
Tetapi apa komitmen petinggi RRI terhadap RRI di perbatasan , termasuk
kepada karyawan , fasilitas dan kesejahteraan mereka . " Masih jauh
dari harapan " kata karyawan RRI Nunukan . ( Sorotan Infosketsa.com- Bochri Rachman ) .
Komentar (6)
Feed...
yang menjadi pertanyaan,di Jakarta para petinggi RRI disediakan mobil mewah seperti Purtuner dan Pajero sport yang harganya rata-rata Rp 400 juta . Anggaran untuk perjalanan Dinas bagi para petinggi untuk menyaksikan gelar budaya ,dll.
apa perlu mobil mewah untuk para petinggi...??
kalau para petinggi Pusat pada dapat mobil mewah, yg kalangan akar rumput dapat apaan........??
kinerja di tuntut, merangkap bidang kerja, tapi honor kecil apakah tidak memberikan tanda tanya. berarti hasil karya kalangan akar rumput tidak di hargai dong, karena tidak diberikan upah yang layak.........!! Apakah BAPAK IBU yg terhormat di pusat mau mengerjakan sesuatu hanya karena kinerja.....?? pasti alasan Bapak Ibu Kalau hanya karena kinerja, lalu anak-anak saya makan apa? itulah yang dialami para pegawai pejuang RRI kita, walau tercekik, tetapi berjuang dengan corong RRI...
UNTUK PARA PETINGGI,
Jangan disamakan lah, honor para Pegawai antara RRI Pusat ,Perbatasan,dan Daerah. UMR aja berbeda setiap wilayah, tentunya DIPA HONOR tuk para PBPNS, jangan di bagi rata dong. tentunya harus di pilah", biar kesejahteraannya terasa...!!!
Sama 1 lagi Harus ada bonus kinerja, biar Para PBPNS Walau tidak banyak tunjangan kerja, namun dengan adanya bonus tersebut,mereka menjadi memiliki semangat lagi di antara ketidak jelasan Status RRI
Terimakasih, salam Sejahtera........!!!
-
- +1
-
-
...
-
- +2
-
-
...
Untuk itu mohon kepada Para jajaran Dirkesi memperhatikan kesejahteraan bagi para PBPNS yang ada di Perbatasan, jangan sampai mereka mengeluh karena gajinya minim sama dengan di daerah. memang seharus jangan sampai dipukul rata, harus ada perbedaan antara yang ada di perbatsan dengan yang ada di daerah.Bahagiakanlah mereka yang ada di perbatasan khususnya PBPNS, terimakasih salam sekali diudara tetap diudara.
-
- +1
-
-
...
yang paling bermasalah di LPP RRI adalah sejumlah kalangan manajemen atau dengan kata lain sebagian orang-orang yang duduk di jabatan struktural, mulai dari level dewas, direksi, kasatker, terutama pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen. ada jajaran manajemen kurang mampu berbuat cerdas, melemahkan daya mampu jajaran operasional sehingga LPP RRI hanya jadi macan kertas di blantika media se Indonesia, padahal media tertua yang dibiayai menggunakan anggaran negara! dan anehnya tak ada finalti kepada manajemen yang tak mampu membesarkan LPP RRI ! Saat ini di LPP RRI ada 3 macam jenis karyawan yakni PNS memiliki sedikit kelebihan gaji standar pemerintah, tapi kerjaan masih ada yang hanya sekedar isi absen, atau ada sementara pejabat struktural walaupun tidak memiliki kompetensi, yang kedua PBPNS digaji dibawah gaji securiti atau sopir berdasarkan RKAKL APBN 2012, tapi rata-rata berpendidikan sarjana strata satu, bekerja di lingkup operasional yang ketiga yang paling kasian adalah honor daerah , gaji tak dianggarkan dalam DIPA LPP RRI dan konon kabarnya disiasati melalui anggaran operasional yang sudahlah minim dibagi lagi untuk membayarkan gaji karyawan berstatus honor daerah, sementara totalitas jasinonsi yang didapat di LPP RRI hanya diketahui oleh pejabat tertentu saja demikian pula dengan anggaran masing-masing satker hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Sudah saatnya KPK melirik manajemen LPP RRI dari tingkat pusat hingga satker jika terbukti menyelewengkan anggaran negara.
-
- +0
-
-
...
-
- +0
-
-
