image image image
RUU Penyiaran Mulai Dibahas DPR RI. DPR RI mulai hari ini 23 September 2013 membahas RUU Tentang Penyiaran sebagai revisi UU No 32 tahun 2002 . Ketua Komisi I DPR RI Mahfud Siddiq seperti dikutip Jurnal Parlemen menyatakan pembahasan RUU Penyiaran ini termasuk berat sebab terdapat lebih dari 800 Daftar Inventarisasi Masalah ( DIM ) . Selengkapnya
Mendagri Mengapresiasi Kemajuan NTB . Pembacaan ayat suci Al Qur'an menambah hidmat   pelantikan DR.TGH M.Zainul Majdi dan HM.Amin SH.Msi sebagai Gubernur NTB   oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi  17 September 2013 .
Selengkapnya
Aset Negara Yang Digunakan RRI Bermasalah. IS.19 September 2013.Lembaga Penyiaran Publik RRI kini menghadapi masalah hukum , sebab sengketa  lahan seluas 45 hektar di Depok dimenangkan penggugat  H.Muhammad Samin CS di tingkat Peninjauan Kembali ( PK ) Mahkamah Agung . Padahal di lahan itu berdiri Pemancar RRI dan perumahan . Selengkapnya

Akar rumput masih dibuat bingung dengan belum jelasnya konsep usul revisi UU Penyiaran menyangkut LPP RRI . Selama ini kalangan Dewas dan Direksialt LPP RRI selalu mempertegas tentang penguatan LPP RRI didalam revisi UU tersebut . Itupun belum jelas bagaimana konsep yang diusulkan LPP RRI .

Belum lagi perbedaan konsep yang muncul belakangan yang justru jauh berbeda dengan konsep Dewas  tetapi diakomodir Dewas dan Direksi melalui 6 butir rekomendasi setelah melakukan pertemuan dengan tim besar yang dibentuk Direksi . Bahkan masih ada suara-suara dikalangan pimpinan RRI yang menginginkan agar RRI diatur dalam UU khusus seperti disuarakan Kabul Budiono .

Beberapa Kepsta RRI yang pernah masuk dalam kelompok 10 , masih tetap menganggap konsep yang disusun Tim penyusun sebelumnya yang sesuai dengan perkembangan . Setelah mengikuti Seminar Yogya , justru beberapa Kepsta RRI tersebut menyatakan ketidak sepahamannya dengan konsep yang disusun Dewas . Jika seperti ini yang berkembang , bagaimana kekompakan " Siper Team " LPP RRI ?.

Didalam konsep Dewas yang sudah diajukan ke Komisi I DPR bersama Dewas TVRI , tidak banyak  perbedaan mendasar  dengan struktur LPP RRI saat ini . " Hanya ada perbedaan nama tetapi esensinya tetap , yaitu mereka masih mempertahankan adanya Dewas dan Direksi ".  Kata salah seorang Kepsta RRI mantan anggota Tim 10 . Hal ini diperkuat oleh Kepsta lainnya yang juga mantan anggota Tim 10 . Yang menjadi persoalan adalah didalam Lembaga Negara seperti KPK ,KPU , KPI , dan sejenisnya tidak dikenal adanya Dewan Pengawas .

Dalam UU no 32/2002 tentang Penyiaran memang pada  struktur RRI terdapat Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang keduanya merupakan revresentasi Publik . Padahal untuk melakukan pengawan terhadap lembaga penyiaran sudah ada Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ) , sehingga dalam revisi UU Penyiaran itu tidak diperlukan lagi adanya Dewas , kata beberapa Kepsta mantan Kelompok 10  .

Dalam konsep usul revisi UU Penyiaran yang diajukan Dewas RRI dan TVRI , terdapat Dewan LPP RI yang tugas dan wewenangnya sama dengan Dewas , kemudian ada Kepala LPP RI yang tugasnya sama dengan Dewan Direksi . " Mengapa harus mempertahankan posisi Dewas dengan nama lain ". Kata Kepsta eselon II/b mengkritisi konsep yang diajukan Dewas . Ketua Dewas LPP RRI Zulhaqqi Hafiz sendiri membantah konsep usul revisi yang diajukan untuk kepentingan pribadi . " Tidak ada sedikitpun kepentingan pribadi didalam konsep usul revisi yang diajukan Dewas RRI dan TVRI " katanya tegas kepada infosketsa.com beberapa waktu lalu .

Dalam konsep yang disusun Tim penyusun RRI diusulkan sebagai Lembaga Negara Non struktural dengan cluster yang jelas , menangani anggaran sendiri melalui kewenangan sebagai Bagian Anggaran ( BA ) , dan menangani system kepegawaian sendiri . Namun didalam struktur organisasi , tidak dikenal lagi Dewan Pengawas , sebab fungsinya bisa dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ) dan DPR RI . Konsep ini mengambang sebab tidak digunakan oleh LPP RRI , sehingga para penyusunnya menyampaikan konsep ini sendiri kepada Komisi I DPR RI .

Konsep lain yang jauh berbeda dengan konsep yang diajukan Dewas RRI dan TVRI , muncul setelah adanya desakan dari kalangan Kepsta dan Kasatker yang kritis . Dibentuklah Tim besar untuk menyusun konsep usul revisi UU Penyiaran dari RRI ,. Dalam rapat lengkap yang dihadiri Dewas , Direksi , para Kepsta dan kalangan komisi I DPR ditelurkan 6 butir rekomendasi yang intinya mengusulkan RRI sebagai Lembaga Negara dengan cluster yang jelas . Konsep ini hampir sama dengan konsep team terdahulu . Namun 6 butir rekomendasi itu tidak jelas  nasibnya .

Melihat perkembangan tersebut , maka mereka yang kritis melihat belum ada koordinasi yang kuat didalam penyusunan konsep usul revisi UU Penyiaran dari LPP RRI . Sebab masih ada suara-suara lain yang justru berasal dari pejabat struktural termasuk sejumlah Kepala Stasiun RRI . Kondisi ini memberi jawaban atas keraguan terhadap Super Team yang sangat dihandalkan para petinggi RRI .

Oleh karena itu sangat beralasan salah seorang Kepsta memberi saran agar RRI memperkuat sinergisitas internal dan soliditas sumberdayanya . Jika tidak maka RRI tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk memperjuangkan konsepnya . Dewas dan Direksi masih harus menyatukan sikap kalangan internal RRI menyangkut konsep usul  revisi UU Penyiaran sehingga kalangan ekternal LPP RRI termasuk komisi I melihat adanya konsolidasi dan koordinasi yang kuat di Lembaga Penyiaran Publik RRI . ( Ulasan-Infosketsa.com )

Komentar (0)

Feed

Tulis Komentar

kecil | besar

busy

Berita Utama

Prev Next

Dirut TVRI Bantah Langgar UU Penyiaran.

Dirut TVRI Bantah Langgar UU Penyiaran.

Direktur Utama Televisi Republik Indonesia (TVRI), Farhat Syukri, membantah jika pihaknya mendapat tekanan dari Partai Demokrat untuk menayangkan siaran konvensi calon presiden Partai Demokrat pada Minggu (15/9/2013) malam.Menurut Farhat, TVRI sebagai lemb...

Bochri Rachman 21 Sep 2013 Hits:457 Berita Utama

TVRI Dinilai Langgar UU Penyiaran , Terkait Siaran Konvensi PD

TVRI Dinilai Langgar UU Penyiaran , Terkait Siaran Konvensi PD

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memutuskan menjatuhkan sanksi administraif berupa teguran kepada LPP TVRI atas penayangan siaran Konvensi Partai Demokrat pada Minggu, 15 September 2013. KPI meminta TVRI membuat surat pernyataan untuk memberikan ...

Bochri Rachman 20 Sep 2013 Hits:522 Berita Utama

TVRI Dinilai Melanggar UU Penyiaran.

TVRI Dinilai Melanggar UU Penyiaran.

Jakarta . Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ) memberikan sanksi terhadap TVRI terkait penyiaran konvensi Partai Demokrat .

Bochri Rachman 20 Sep 2013 Hits:273 Berita Utama

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply