Gubernur NTB Tolak Tawaran Menkeu Soal Divestasi PT NNT.


Mataram, 23 Juni 2001 Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, menolak tawaran Menteri Keuangan RI, Agus Martowardoyo, yang menawarkan 1,75  persen dari 7 persen saham Divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) yang dibeli pemerintah pusat. Gubernur NTB, Zainul Majdi mengatakan jika pemeirntah pusat memiliki itikad baik, maka 1,75 persen atau seperempat dari 7 persen devestasi PT NNT, semestinya tidak perlu dibeli oleh pemerintah daerah, melainkan dihibahkan oleh Pemerintah Pusat.

Mengingat keadaan keuangan pemerintah daerah NTB yang dinilai paling lemah oleh Menteri Kuangan RI. “kalau memang punya itikat baik, Menkeu sebaiknya tidak menyuruh daerah membeli tapi menghibahkan seluruh saham itu pada daerah. Daerah tidak punya uang disuruh beli. Dari segi kepantasan apa itu pantas? Ini suatu hal yang sangat ganjil” kata Majdi pada wartawan, Rabu (23/6).

Dalam kesempatan itu Gubernur bersama pimpinan DPRD NTB, sengaja melakukan pertemuan unutk memastikan kesamaan sikap antara eksekutif dan legislatif terkait tawaranh Menkeu tersebut. Mengingat menkeu juga memberi penawaran yang sama terhadap Bupati KSB, Zulkifli Muhadli, yaitu 1,75 persen dari 7 persen saham devestasi PT NNT yang dibeli pemerintah pusat. Bagi Suryadi Jaya Purnama, salah seorang wakil ketua DPRD NTB, mengatakan apa yang dilakukan menkeu adalah upaya yang terkesan memecah belah antara Pemerintah Daerah NTB dengan pemkab KSB. “ mereka lupa kalau kami di daerah telah bersepakat untuk sama-sama menolak kengototannya Menkeu dalam hal ini pemerintah pusat membeli 7 persen saham PT NNT itu, kok ini malah menawarkan ke Pemprov NTB dan KSB, kesannya kan memecah belah” katanya.

Dugaan trik memecah belah ini memang dicurigai kalangan DPRD NTB termasuk Gubernur NTB. Majdi bahkan dengan tegas mengatakan mengecam upaya memecah belah pemerintah di daerah, baik pemerintah provinsi NTB, KSB dan Kabupaten Sumbawa yang tengah mempersiapkan pertambangan berikutnya oleh perusahaan berbedera Amerika itu. “jangan sampai kekhawatiran upaya memecah belah itu terjadi dan saya berharap kabar itu tidak benar, karena daerah benar-benar solid” kata Majdi.

Kabar mengenai niat Newmont melakukan devistasi hanya akal-akalan untuk memonopoli kembali saham dan tidak bisa dikuasai daerah, sehingga kontrol terhadap perusahaan itu tidak bisa dilakukan sama sekali karena komposisi kepemilikan saham yang tidak berimbang. Pihak DPRD NTB menerima informasi terkait akal-akalan PT Newmont yang melakukan trik adu domba pemegang saham nasional, beredar kabar ketika pemegang saham nasinal PT NNT, yaitu PT Pukuafu Indah dan PT Indonesia Masbaga Investama  (IMI) mendapat pembiayaan dari PT NNT. dan saat ini 56 persen saham PT NNT dipegang konsersium Sumitomo dan Newmont Indonesia Ltd (NIL), 24 persen dipegang PT Multi Daerah Bersaing (MDB) yang merupakan konsersium PT Multicapital Indonesia dan PT Daerah Maju Bersaing (DMB) milik 3 pemerintah daerah NTB. Pemilik lainnya adalah Pukuafu sebesar  17,8 persen dan 2,2 persen dipegang oleh IMI.
Apabila 2,2 persen itu akhirnya benar dipegang oleh PT IMI yang diduga adalah orang-orang PT NNT, maka roh dari divestasi itu tak ada sama sekali, itu artinya mereka mengusai 52 persen, sehingga sulit menlakukan kontrol terhadap perusahaan tambang yang pengasaan sahamnya dimonopoli pihak swasta. Tawaran kepemilikan saham 1,75 persen dari 7 persen saham devistasi itu adalah opsi terakhir dari Menteri keuangan RI, setelah perseteruan yang cukup panjang terkait pembelian 7 persen saham PT NNT itu.

Informasi terakhir yang diperoleh IS , Bupati KSB, Zulkifli Muhadli justru menyatakan siap menerima tawaran menkeu untuk membeli 25 persen dari 7 persen saham PT NNT yang telah dibeli pemerintah pusat itu. Hal itu disampikan Menkeu  dalam pertemuan dengan menteri Energi dan sumber Daya Mineral (ESDM), Dewan perwakilan Daerah (DPD), dan Bupati KSB, Selasa (22/6). Tawaran itu diterima karena KSB merupakan daerah penghasil  kawasan pertamabangan batu hijau PT NNT.

Akan tetapi kabar itu ditepis oleh ketua DPRD NTB, lalu Sujirman, dia menyatakan bahwa KSB  telah berkomitmen dengan pemerintah Provinsi NTB untuk sama-sama satu sikap terkait penolakan terhadap pembelian 7 persen saham PT NNT oleh pusat. “saya yakin itu tidak mungkin, waktu itu kami semua bertemu di Jakarta di kementerian ESDM 8 maret 2011 lalu, sama-sama bersepakat satu sikap. Jadi tidak mungkin pemerintah KSB menerima tawaran Menkeu” katanya yakin. ( Inanalif/infosketsa.com )

Komentar (0)

Feed

Tulis Komentar

kecil | besar

busy
Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply