image image image
RUU Penyiaran Mulai Dibahas DPR RI. DPR RI mulai hari ini 23 September 2013 membahas RUU Tentang Penyiaran sebagai revisi UU No 32 tahun 2002 . Ketua Komisi I DPR RI Mahfud Siddiq seperti dikutip Jurnal Parlemen menyatakan pembahasan RUU Penyiaran ini termasuk berat sebab terdapat lebih dari 800 Daftar Inventarisasi Masalah ( DIM ) . Selengkapnya
Mendagri Mengapresiasi Kemajuan NTB . Pembacaan ayat suci Al Qur'an menambah hidmat   pelantikan DR.TGH M.Zainul Majdi dan HM.Amin SH.Msi sebagai Gubernur NTB   oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi  17 September 2013 .
Selengkapnya
Aset Negara Yang Digunakan RRI Bermasalah. IS.19 September 2013.Lembaga Penyiaran Publik RRI kini menghadapi masalah hukum , sebab sengketa  lahan seluas 45 hektar di Depok dimenangkan penggugat  H.Muhammad Samin CS di tingkat Peninjauan Kembali ( PK ) Mahkamah Agung . Padahal di lahan itu berdiri Pemancar RRI dan perumahan . Selengkapnya

DARI HIMPUNAN BUKU LAPORAN INVESTIGASI UNTUK MEDIA CETAK DAN PENYIARAN .

Kunci sukses berkelanjutan seorang wartawan investigasi adalah pengetahuan yang memadai dan menghormati sejumlah undang-undang pokok, dan menyadari mana yang mungkin bisa membatasi dan mana yang bisa membantu dalam melaporkan berita.

Kejahatan yang mungkin dilakukan atau dihadapi oleh wartawan ketika peliputan antara lain:

· Pelanggaran harta pribadi: Seorang wartawan biasanya pergi ke wilayah publik untuk mendapatkan berita. Namun terkadang ia harus memasuki wilayah pribadi orang lain.

· Pencurian: Kegawatan tindakan ini bisa diperlunak jika benda itu dikembalikan, namun toh pencurian itu telah terjadi. Karena itu mengambil arsip pribadi, menyalin informasi, dan mengembalikannya bisa dituntut sebagai pencurian.

· Pemerasan: Jika seorang wartawan investigasi menerima uang atau pertolongan untuk mengurangi kadar informasi yang mungkin merugikan, ini bisa disebut sebagai pemerasan.

· Suap: Untuk beberapa negara bagian, terdapat undang-undang yang menjadikan pemberian suap kepada pejabat publik kejahatan akan sama gawatnya dengan orang yang menerima suap.

· Peniruan: Berpura-pura menjadi pegawai pemerintah untuk alasan apapun, apakah untuk mendapatkan wawancara atau izin masuk, adalah suatu kejahatan.

· Melakukan kejahatan: Melanggar hukum untuk menunjukkan bahwa sebuah undang-undangdapat dilanggar mungkin baik maksudnya tapi bertentangan dengan penilaian yang baik. Jika wartawan percaya hal itu dapat terjadi, pilihan yang masih ada adalah menggarap beritanya melalui sarana lain atau memilih mengambil resiko ditangkap dan menghadapi konsekuensinya.

· Fitnah: Hakikat pekerjaan seorang wartawan investigasi adalah menempatkan dirinya ke dalam zona fitnah yang beresiko tinggi. Membuat berita yang menekan sisi-sisi negatif sering merusak bisnis dan reputasi serta membuat marah subjek penyelidikan itu sehingga mereka mungkin akan menyewa pengacara untuk meneliti setiap kata dalam berita itu untuk mencari dasar gugatan. Namun walaupun posisinya mudah diserang, tidaklah berarti bahwa wartawan investigasi akan lebih rawan terhadap gugatan fitnah jika ia berhati-hati dan memahami hukum.

· Ketidakbenaran: Seorang wartawan investigasi harus menyampaikan fakta secara benar tapi juga harus memastikan infromasi itu tidak akan disampaikan dalam cara yang bisa menimulkan salah tafsir yang akan menciptakan ketidakbenran. Jika terjadi satu kesalahan fakta saja harus dilakukan koresi.

· Niat jahat: Untuk menghindari tuduhan niat jahat, wartawan invetigasi tidak akan meluncurkan sebuah investigasi untuk membalas tindakan seseorang dan tidak mau memuat berita-berita tentang orang atau perusahaan yang punya kesepakatan pribadi dengannya.

Koreksi Perdata lain : Dalam membuat laporan investigasi seorang wartawan juga harus memperhatikan hak-hak pribadi seseorang . Terdapat undang-undang rahasia pribadi yang dapat menghalangi penerbitan detil kehidupan seseorang . Tapi jika penyelidikan memang layak berita , wartawan punya pembelaan kuat terhadap pelanggaran kuat terhadap pelanggaran hak pribadi tersebut .


Komentar (0)

Feed

Tulis Komentar

kecil | besar

busy

Berita Utama

Prev Next

Dirut TVRI Bantah Langgar UU Penyiaran.

Dirut TVRI Bantah Langgar UU Penyiaran.

Direktur Utama Televisi Republik Indonesia (TVRI), Farhat Syukri, membantah jika pihaknya mendapat tekanan dari Partai Demokrat untuk menayangkan siaran konvensi calon presiden Partai Demokrat pada Minggu (15/9/2013) malam.Menurut Farhat, TVRI sebagai lemb...

Bochri Rachman 21 Sep 2013 Hits:605 Berita Utama

TVRI Dinilai Langgar UU Penyiaran , Terkait Siaran Konvensi PD

TVRI Dinilai Langgar UU Penyiaran , Terkait Siaran Konvensi PD

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memutuskan menjatuhkan sanksi administraif berupa teguran kepada LPP TVRI atas penayangan siaran Konvensi Partai Demokrat pada Minggu, 15 September 2013. KPI meminta TVRI membuat surat pernyataan untuk memberikan ...

Bochri Rachman 20 Sep 2013 Hits:840 Berita Utama

TVRI Dinilai Melanggar UU Penyiaran.

TVRI Dinilai Melanggar UU Penyiaran.

Jakarta . Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ) memberikan sanksi terhadap TVRI terkait penyiaran konvensi Partai Demokrat .

Bochri Rachman 20 Sep 2013 Hits:396 Berita Utama

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply