image image image
RUU Penyiaran Mulai Dibahas DPR RI. DPR RI mulai hari ini 23 September 2013 membahas RUU Tentang Penyiaran sebagai revisi UU No 32 tahun 2002 . Ketua Komisi I DPR RI Mahfud Siddiq seperti dikutip Jurnal Parlemen menyatakan pembahasan RUU Penyiaran ini termasuk berat sebab terdapat lebih dari 800 Daftar Inventarisasi Masalah ( DIM ) . Selengkapnya
Mendagri Mengapresiasi Kemajuan NTB . Pembacaan ayat suci Al Qur'an menambah hidmat   pelantikan DR.TGH M.Zainul Majdi dan HM.Amin SH.Msi sebagai Gubernur NTB   oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi  17 September 2013 .
Selengkapnya
Aset Negara Yang Digunakan RRI Bermasalah. IS.19 September 2013.Lembaga Penyiaran Publik RRI kini menghadapi masalah hukum , sebab sengketa  lahan seluas 45 hektar di Depok dimenangkan penggugat  H.Muhammad Samin CS di tingkat Peninjauan Kembali ( PK ) Mahkamah Agung . Padahal di lahan itu berdiri Pemancar RRI dan perumahan . Selengkapnya

Publik di Manado menyarankan kepada LPP RRI agar melakukan pembenahan internal . Saran yang disampaikan dalam dialog publik yang dihadiri Ketua altDewas Zulhaqqi Hafiz itu bukan tanpa alasan . Masalah konsolidasi internal RRI secara nasional masih bermasalah . Semua pihak harus mengakui masalah ini dan perlu dibuka untuk mencari solusi yang tepat guna menyusun kekuatan dalam bentuk " Super Team " . Contoh paling baru dari adanya masalah konsolidasi itu adalah munculnya reaksi dari sejumlah Kasatker atas kebijakan Dewas LPP RRI yang melakukan finalisasi  usul revisi UU Penyiaran . Walaupun Dewas  melibatkan Direksi , tetapi team yang ditugaskan merasa dikesampingkan karena tidak dilibatkan . Dari kasus ini setidaknya ada sejumlah Kasatker dan Dewas beseberangan . Belum lagi perbedaan persepsi antara Dewas dan sejumlah Kasatker tentang kunjungan Dewas untuk menyerap aspirasi Publik di daerah . Dewas berpendapat itu merupakan tugas Dewas , tetapi ada sejumlah Kasatker yang menegaskan bahwa kunjungan ramai-ramai ke daerah tidak effektif. Bahkan persoalan ini sampai muncul di salah satu status di fece book .

Tidak adanya titik temu antara Dewas dan Sejumlah Kasatker tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi polemik berkepanjangan yang pada akhirnya menganggu sinergisitas LPP RRI . Seharusnya perbedaan persepsi atau perbedaan pendapat terhadap hal-hal yang prinsip tidak dibiarkan berkembang menjadi perbedaan sikap atau tidak menutup kemungkinan menjadi perseteruan antara sejumlah Kasatker dan Dewas . Kondisi tersebut akan menguras energi yang seharusnya digunakan untuk memperkuat konsolidasi team sehinga mampu diwujudkan " Super Team ".

Menurut Ketentuan UU no 32/2002 tentang Penyiaran dan PP no 12 tahun 2005 tentang LPP RRI , lembaga tertinggi didalam LPP RRI adalah Dewan Pengawas . Dewas memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan Direksi , berwenang menentukan Visi,missi , budaya organisasi , kebijakan umum dan rencana induk LPP RRI . Dengan demikian secara struktural Dewas bisa menentukan sendiri kebijakan termasuk kebijakan mengenai usul revisi UU no 32/2002 tentang Penyiaran . Tidak ada kewajiban bagi Dewas untuk melibatkan Kasatker atau team atau Direksi didalam menentukan kebijakan . Tetapi persoalannya tidaklah sesedrhana itu . Dewas terdiri dari manusia biasa yang tidak sempuran dan tidak mesti benar . Dewas bukan malaekat yang tidak pernah salah atau keliru . Oleh karena itu Dewas perlu mendengar pendapat , saran maupun pemikiran dari pihak lain seperti Direksi , Kasatker dan tokoh senior RRI apalagi yang dimasalahkan sangat menentukan nasib LPP RRI ke depan . Dewas juga perlu mendengar pemikiran team yang dibentuk LPP RRI , dan sekaligus mendiskusikan perbedaan-perbedaan konsep antara Dewas dan Team . Memang benar , ketika konsep sudah sampai ke tangan Dewas , maka menjadi wewenang Dewas untuk melakukan finalisasi . Namun Dewas tidak cukup mendengar atau melibatkan Direksi , sebab Direksi juga bisa keliru . Disinilah Dewas memerlukan pemikiran potensi RRI seperti Direksi , Kasatker , Team dan Tokoh senior RRI untuk mencari solusi yang tepat terhadap suatu persoalan .

Berkaitan dengan pemikiran para Kasatker dan team , juga perlu adanya persamaan persepsi bahwa pemikiran siapapun tidak mesti di jamin akan lebih baik dan lebih benar . Jika Dewas dituntut untuk membuang jauh-jauh pemikiran bahwa kebijakan Dewaslah yang paling benar . Maka Kasatker dan team juga harus membuang jauh-jauh pemikiran bahwa apa yang mereka hasilkan adalah yang paling benar dan terbaik untuk LPP RRI . Kasatker dan team tidak perlu membuat manuver-manuver yang bisa dianggap oleh sejumlah kalangan sebagai suatu sikap yang berseberangan , atau katakanlah sikap perlawanan . Tetapi sebaliknya kalangan Dewas perlu menyadari bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Kasatker dan team , disebabkan karena kurang mendapat respon dari Dewas sendiri . Adakah upaya Dewas untuk mengajak mereka duduk bersama , membahas persoalan ini ?. Sebaliknya adakah upaya team untuk menghadap Dewas guna menjelaskan tentang konsep mereka , perbedaan dengan yang dihasilkan Dewas ?. Bagi Team menghadap ke Dewas bukanlah sesuatu yang aneh sebab Dewas adalah lembaga tertinggi di RRI sehingga wajar jika team menghadap . Demikian sebaliknya Dewas tidak perlu merasa gengsi jika mengajak atau mengundang Team dan Kasatker untuk melakukan musyawarah , duduk bersama memecahkan masalah .

Jika alternatif tersebut tidak memungkinkan dilakukan , maka perlu ada pihak lain seperti tokoh-tokoh senior RRI menggagas suatu pertemuan yang bisa menjebatani Dewas , Team dan sejumlah Kasatker . Dengan demikian akan dapat dihindari semakin berkembangnya polemik perbedaan sikap antara Dewas dan Team serta sejumlah Kasatker di berbagai bidang kebijakan . ( Bochri Rachman ) .

Komentar (0)

Feed

Tulis Komentar

kecil | besar

busy

Berita Utama

Prev Next

Dirut TVRI Bantah Langgar UU Penyiaran.

Dirut TVRI Bantah Langgar UU Penyiaran.

Direktur Utama Televisi Republik Indonesia (TVRI), Farhat Syukri, membantah jika pihaknya mendapat tekanan dari Partai Demokrat untuk menayangkan siaran konvensi calon presiden Partai Demokrat pada Minggu (15/9/2013) malam.Menurut Farhat, TVRI sebagai lemb...

Bochri Rachman 21 Sep 2013 Hits:748 Berita Utama

TVRI Dinilai Langgar UU Penyiaran , Terkait Siaran Konvensi PD

TVRI Dinilai Langgar UU Penyiaran , Terkait Siaran Konvensi PD

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memutuskan menjatuhkan sanksi administraif berupa teguran kepada LPP TVRI atas penayangan siaran Konvensi Partai Demokrat pada Minggu, 15 September 2013. KPI meminta TVRI membuat surat pernyataan untuk memberikan ...

Bochri Rachman 20 Sep 2013 Hits:1165 Berita Utama

TVRI Dinilai Melanggar UU Penyiaran.

TVRI Dinilai Melanggar UU Penyiaran.

Jakarta . Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ) memberikan sanksi terhadap TVRI terkait penyiaran konvensi Partai Demokrat .

Bochri Rachman 20 Sep 2013 Hits:517 Berita Utama

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply