image image image
RUU Penyiaran Mulai Dibahas DPR RI. DPR RI mulai hari ini 23 September 2013 membahas RUU Tentang Penyiaran sebagai revisi UU No 32 tahun 2002 . Ketua Komisi I DPR RI Mahfud Siddiq seperti dikutip Jurnal Parlemen menyatakan pembahasan RUU Penyiaran ini termasuk berat sebab terdapat lebih dari 800 Daftar Inventarisasi Masalah ( DIM ) . Selengkapnya
Mendagri Mengapresiasi Kemajuan NTB . Pembacaan ayat suci Al Qur'an menambah hidmat   pelantikan DR.TGH M.Zainul Majdi dan HM.Amin SH.Msi sebagai Gubernur NTB   oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi  17 September 2013 .
Selengkapnya
Aset Negara Yang Digunakan RRI Bermasalah. IS.19 September 2013.Lembaga Penyiaran Publik RRI kini menghadapi masalah hukum , sebab sengketa  lahan seluas 45 hektar di Depok dimenangkan penggugat  H.Muhammad Samin CS di tingkat Peninjauan Kembali ( PK ) Mahkamah Agung . Padahal di lahan itu berdiri Pemancar RRI dan perumahan . Selengkapnya

Isu paling hangat dan selalu menarik perhatian insan RRI dan TVRI adalah rencana penggabungan dua Lembaga Penyiaran Publik RRI dan altTVRI . Sejak tahun 2007 Isu itu semakin merebak bahkan Depkominfo waktu itu sudah mulai memnghimpun masukan dari berbagai kalangan , tetapi pihak LPP RRI tidak dilibatkan . Bahkan beberapa kali didalam rapat dengar pendapat Komisi I DPR muncul isu tersebut . Penggabungan LPP RRI dan TVRI tidak mungkin dilakukan jika tidak dilakukan revisi UU Penyiaran dan revisi PP 11,12 dan 13 tahun 2005 . Pada Rapat Kerja RRI tahun 2008 dan 2009 yang lalu isu penggabungan itu menjadi semakin mengemuka . Tetapi pihak LPP RRI sangat hati-hati menanggapi isu penggabungan itu , sebab mereka tetap pada pendirian bahwa penggabungan itu tidak boleh menghilangkan  eksistensi RRI maupun TVRI .Sedangkan didalam konsep Depkominfo yang disampaikan pada raker RRI di Jakarta tahun 2009 ada kesan semacam peleburan , bukan penggabungan , walaupun sempat dikemukakan  alternatif penggabungan program .

Disaat isu penggabungan itu , masalah kelembagaan LPP RRI masih menyimpan persoalan yang menyangkut penganggaran didalam APBN dan status kepegawaian yang mengambang , walaupun pihak RRI tetap menyatakan tidak ada masalah dengan status kepegawaian LPP RRI . Kenyataannya ada persoalan didalam status kepegawaian itu . Sudah lama disebutkan bahwa PNS LPP RRI yang berada dibawah Kementerian Keuangan adalah bukan jabatan Negeri . Ini artinya hak-hak istimewa yang diperoleh PNS  pada umumnya tidak diperoleh oleh PNS RRI , misalnya kenaikan pangkat  pilihan 2  tahun bagi  pejabat tertentu . Demikian pula belakangan muncul persoalan tentang Batas Usia Pensiun bagi PNS LPP RRI 56 tahun tanpa kecuali , padahal PNS lain bisa diperpanjang 58 tahun dan 60 tahun jika menduduki eselon I dan II . Bagi  PNS LPP RRI , jabatan eselon I dan II tidak mempengaruhi batas usia pensiun. Demikian pula dgn masalah jabatan fungsional bagi mereka yang sudah memenuhi syarat tetapi belum bisa diakomodir . 

Persoalan anggaran dan kepegawaian ini erat kaitannya dengan status kelembagaan LPP RRI yaitu Badan Hukum dan didirikan oleh Negara . Didalam UU dan PP diakui eksistensi kelembagaan dan status kepegawaian . Tetapi didalam realita selalu muncul masalah perbedaan penafsiran perbadaan persepsi diantara Lembaga Negara berwenang seperti BKN , Kementerian PAN dan RRI sendiri . Sering muncul  kepermukaan istila  LPP RRI “ jenis Binatang apa sih “ . Hal ini menyebabkan  munculnya persoalan anggaran bagi LPP RRI , walaupun akhirnya bisa dipecahkan namun melalui kerja keras .

Dewas dan Direksi terus berupaya untuk memantapkan posisi kelembagaan , kepegawaian dan keuangan  .  Dalam pembicaraan dan janji RRI memperoleh jawaban tidak ada masalah dan Lembaga berwenang akan membantu . Tetapi belum ditindak lanjuti dengan ketetapan formil yang bisa mengakhiri persoalan itu , misalnya melalui Kepres sehingga polemik tentang kelembagaan , kepegawaian dan anggaran RRI berakhir .

Ditengah perkembangan itu rencana revisi UU No 32/2002 tentang Penyiaran semakiin mengemuka. Termasuk didalamnya adalah revisi menyangkut status kelembagaan RRI dan TVRI bahkan dengan LKB Antara . Didalam revisi UU itu ada keinginan kuat untuk ,menyatukan RRI dan TVRI menjadi satu Lembaga Penyiaran Publik guna meningkatkan sinergisitas sekaligus menjawab tantangan era konvergensi media . Isu ini ditangkap LPP RRI dan TVRI  dengan menyiapkan usul  revisi UU khususnya menyangkut  penggabungan LPP RRI dan TVRI .

Disaat Parni Hadi sebagai Dirut dan Dewas yang dipimpin Hendro Martono , sangat kuat bertahan agar penggabungan itu tidak menghilangkan  eksistensi LPP RRI . Waktu itu Dir AK Niken Widiastuti dihadapan sejumlah peserta Loka Karya LPP menyebutkan konsep penggabungan LPP RRI dan TVRI . Ia menyebut ada satu Badan yang mengkoordinasikan LPP RRI dan LPP TVRI , sehingga eksistensi kedua lembaga ini tetap ada . Tidak jelas bagaimana perkembangan konsep itu , tetapi belakangan LPP RRI dan LPP TVRI menunjuk team penyusun Draf usul revisi UU penyiaran yang akan diajukan ke Komisi I DPR RI . Dalam kaitan dengan kelembagaan ini Raker LPP RRI mengeluarkan rekomendasi bahwa status kelembagaan yang tepat untuk RRI adalah “ Lembaga Negara Non Struktural “ , semodel lembaga KPK . Sebagai Lembaga Negara Non Struktural , maka konsekwensinya adalah tidak dikenal adanya Dewas maupun Direksi , tetapi yang ada adalah Ketua atau Kepala dan para Wakil Ketua atau Wakil Kepala .

Gabungan team dari RRI dan TVRI rupanya mengacu kepada  rekomendasi Raker LPP RRI yang memilih bentuk “ Lembaga Negara Non Struktural “ untuk usul penggabungan LPP RRI dan LPP TVRI.Didalam draf itu ada 7 unsur Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik salah seorang menjadi Kepala atau Ketua dan 6 orang menjadi wakil Ketua atau Wakil Kepala . Pimpinan LPP ini dipilih oleh DPR dan diangkat oleh Presiden . Pimpinan LPP dibantu oleh Skretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekjen dan 4 Deputy,untuk pengawasan ada seorang Irjen. Mereka adalah Pejabat eselon I a untuk Sekjen dan  Irjen sedangkan eselon Ib untuk Deputy .

Alasan tim memilih bentuk “ Lembaga Negara Non Struktural “ menurut Nurhanuddin Ar anggota team adalah hanya dengan bentuk inilah persoalan utama yang dihadapi RRI maupun TVRI bisa diatasi yaitu masakah kelembagaan , Anggaran didalam APBN dan masalah kepegawaian .  Sebab selama ini LPP RRI dengam status Badan Hukum yang didirikan Negara, menghadapi masalah didalam menangani persoalan kelembagaan , kepegawaian dan anggaran . Nurhanuddin mengatakan jika memilih bentuk “ Lembaga Negara “ , maka UUD 45 sudah menentukan dengan jelas mana yang masuk Lembaga Negara .  Oleh karenanya dipilihlah oleh Team  bentuk “ Lembaga Negara Non Struktural “ seperti model yang dianut KPK .

Draf ini lalu diserahkan kepada  Dewas dan Direksi , LPP RRI dan TVRI . Mereka membahas kembali draf hasil kerja team . Dan finalisasi konsep itu setelah dilakukan pembahasan antara Dewas LPP RRI dan Dewas LPP TVRI . Ternyata hasilnya jauh berbeda denga nyang dihasilkan oleh Team yang melakukan pertemuan berhari-hari di Puncak . Finalisasi hasil pembahasan Dewas RRI dan TVRI adalah diatas Kepala LPP dan para Wakil Kepala LPP  masih ada sebuah Dewan LPP yang bertugas menentukan kebijakan dan pengawasan , semacam Dewas saat ini . Untuk membantu Pimpinan LPP terdapat Sekretariat Jenderal yang dipimlpin oleh Sekjen , dan untuk pengawasan ada Irjen . Mereka adalah pejabat eselon I .

Mari kita lihat struktu masing-masing .

Persi Team :     -Kepala LPP dan Wakil Kepala LPP

                           -Sekretariat Jenderal  LPP – Irjen LPP

                           

Persi Dewas LPP RRI dan TVRI  :

                           -Dewan LPP RI ( menetukan Kebijakan dan Pengawasan ).

                           -Pimpinan LPP ( Kepala dan Wakil Kepala ).

                           -Sekretariat Jenderal – Irjan .

Ketua Dewas LPP RRI Zulhaqqi Hafiz menjelaskan kepada infosketsa bahwa usul LPP RRI/TVRI itu tidak ada kaitannya dengan kepentingan pribadi para Dewas , tetapi untuk kepentingan Lembaga.Apa yang diusulkan sesuai dengan karakteristik LPP pada umumnya  dan juga dapat menyelesaikan masalah utama yang dihadapi LPP RRI maupun TVRI  dan tetap mempertahankan eksistensi lembaga RRI maupun TVRI .

Sekarang usul resmi dari LPP RRI dan TVRI itu sudah diserahkan kepada Komisi I DPR RI. Namun masih menyisakan persoalan terutama dari sejumlah anggota Team yang merasa  ditinggalkan oleh Dewas didalam menentukan sendiri usul itu . Bahkan yang memprihatinkan adalah akan ada dua konsep yang sampai ke DPR RI . Satu Konsep resmi dari RRI/TVRI , satu lagi konsep dari sejumlah anggota team yang diserahkan secara tidak formal , melalui loby dan pendekatan personal .

Apapun alasannya kondisi ini  bisa menimbulkan kesan tidak sedap terhadap RRI dan TVRI dikalangan Komisi I DPR , mengapa justru ada persoalan di internal yang belum diselesaikan . Kata sebuah sumber infosketsa . Oleh karena itu kalangan akar rumput mengusulkan agar Pimpinan LPP RRI Dewas dan Direksi duduk bersama Team dan tokoh-tokoh RRI untuk membahas persoalan ini , sehingga nanti yang sampai ke DPR adalah dokumen  yang disepakati  internal LPP RRI . Mereka juga mengusulkan agar sebelum ditentukan  dokumen resmi , perlu sosialiasi untuk meminta masukan dari kalangan internal . Mereka menyatakan masih ada waktu bagi Dewas , Direksi dan Team untuk menyempurnakan serta menyatukan konsep .  Dengan duduk bersama maka semua pihak harus bisa menghormati keputusan yang diambil bersama  termasuk team . Sebab bagaimanapun persoalan perubahan status kelembagaan RRI/TVRI bukanlah hanya persoalan Dewas,Direksi dan Team , tetapi persoalan seluruh jajaran LPP RRI   . Oleh karena itu tokoh muda RRI Eko Wahyuanto menulis komentarnya di Face Book sebagai berikut :

Eko Wahyuanto Wah setelah membaca catatan ini jadi tertarik utk memberi masukan~ "karena menyangkut hal2 prinsip dan fundamental ada bagusnya kalau dilakukan ujipublik di internal,pasti banyak masukan,paling tidak kita jd tahu......apalagi menyangkut masa depan banyak orang

( Infosketsa.com ) .

 

Komentar (0)

Feed

Tulis Komentar

kecil | besar

busy

Berita Utama

Prev Next

Dirut TVRI Bantah Langgar UU Penyiaran.

Dirut TVRI Bantah Langgar UU Penyiaran.

Direktur Utama Televisi Republik Indonesia (TVRI), Farhat Syukri, membantah jika pihaknya mendapat tekanan dari Partai Demokrat untuk menayangkan siaran konvensi calon presiden Partai Demokrat pada Minggu (15/9/2013) malam.Menurut Farhat, TVRI sebagai lemb...

Bochri Rachman 21 Sep 2013 Hits:711 Berita Utama

TVRI Dinilai Langgar UU Penyiaran , Terkait Siaran Konvensi PD

TVRI Dinilai Langgar UU Penyiaran , Terkait Siaran Konvensi PD

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memutuskan menjatuhkan sanksi administraif berupa teguran kepada LPP TVRI atas penayangan siaran Konvensi Partai Demokrat pada Minggu, 15 September 2013. KPI meminta TVRI membuat surat pernyataan untuk memberikan ...

Bochri Rachman 20 Sep 2013 Hits:1048 Berita Utama

TVRI Dinilai Melanggar UU Penyiaran.

TVRI Dinilai Melanggar UU Penyiaran.

Jakarta . Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ) memberikan sanksi terhadap TVRI terkait penyiaran konvensi Partai Demokrat .

Bochri Rachman 20 Sep 2013 Hits:485 Berita Utama

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply